Contoh Perhitungan PPh Badan untuk Peredaran Bruto diatas Rp.50.000.000.000,-

Contoh Perhitungan PPh Badan dengan Peredaran Bruto Lebih Dari Rp.50.000.000.000,-

Sejak Tanggal 1 Juli 2013 perhitungan Pajak Penghasilan PPh Badan bagi Wajib Pajak Badan yang mempunyai penghasilan yang termasuk kriteria objek pajak non final berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan perubahannya dihitung dengan memperhatikan besarnya Peredaran Usaha Bruto Tahun Pajak sebelumnya.

Sejak 1 Juli 2018 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tanggal 08 Juni 2018 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Sejak 1 Januari 2022 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tanggal 08 Juni 2018 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu telah diganti dengan PP Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan.

Apabila sudah diketahui berapa besarnya Peredaran Usaha Bruto Tahun Pajak sebelumnya baru dilakukan perhitungan Pajak Penghasilan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan;

2. Berdasarkan Pasal 17 Perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tanggal 08 Juni 2018 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu mulai 1 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2021.

3. Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan mulai 1 Januari 2022.

4. Mulai Tahun Pajak 2020 sampai dengan Tahun Pajak 2021 besarnya tarif Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 31 Maret 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

5. Mulai Tahun Pajak 2021, untuk menghitung Pajak Penghasilan yang terutang perlu memperhatikan Pasal 5 Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang batasan penggunaan PPh Final dengan tarif 0,5 % dimana mulai Tahun Pajak 2021, untuk Wajib Pajak Badan berbentuk PT (Perseroan Terbatas) yang terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tahun 2018 dan sebelumnya, maka mulai tahun pajak 2021 wajib menghitung pajak penghasilan yang terutang berdasarkan Pasal 17 dan 31 E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya.

6. Mulai Tahun Pajak 2022 besarnya tarif Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31E Perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana Cara dan Contoh Perhitungan Pajak PPh Badan Dengan Peredaran Bruto Lebih Dari Rp.50.000.000.000,00 untuk Tahun Pajak 2024 apabila :

1. Peredaran Bruto Pada Tahun Pajak sebelumnya jumlahnya sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00.

2. Peredaran Bruto Pada Tahun Pajak sebelumnya jumlahnya lebih dari Rp. 4.800.000.000,00.

Catatan :

- Perhitungan PPh Badan untuk Tahun Pajak 2024 sama dengan Perhitungan PPh Badan untuk Tahun Pajak 2023 dan Tahun Pajak 2022.

Perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2024

Cara dan Contoh Perhitungan Pajak PPh Badan Dengan Peredaran Bruto lebih dari Rp.50.000.000.000 Tahun Pajak 2024 terdiri dari :

a. Cara dan Contoh Perhitungan Pajak PPh Badan Dengan Peredaran Bruto lebih dari Rp.50.000.000.000 Untuk Tahun Pajak 2024 apabila Peredaran Bruto Pada Tahun Pajak 2023 jumlahnya sampai dengan Rp. 4.800.000.000 dan terdaftar paling lama 3 (tiga) tahun bagi PT dan 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang sebelum Tahun Pajak 2024 :

CV. Sapta Aji adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang Penjualan Meubel.

CV. Sapta Aji terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan sejak 3 Januari 2023.

Peredaran Bruto CV. Sapta Aji dalam Tahun Pajak 2023 sebesar Rp 4.654.000.000 (empat milyar enam ratus lima puluh empat juta rupiah).

Peredaran Bruto CV. Sapta Aji dalam Tahun Pajak 2024 sebesar Rp 53.813.260.000 dengan perincian sebagai berikut :

1. Penjualan Kotor bulan Januari 2024 adalah sebesar 4.130.000.000.

2. Penjualan Kotor bulan Pebruari 2024 adalah sebesar 4.122.650.000.

3. Penjualan Kotor bulan Maret 2024 adalah sebesar 4.155.320.000.

4. Penjualan Kotor bulan April 2024 adalah sebesar 4.181.200.000.

5. Penjualan Kotor bulan Mei 2024 adalah sebesar 4.144.860.000.

6. Penjualan Kotor bulan Juni 2024 adalah sebesar 4.176.230.000.

7. Penjualan Kotor bulan Juli 2024 adalah sebesar 4.138.200.000.

8. Penjualan Kotor bulan Agustus 2024 adalah sebesar 5.165.782.000.

9. Penjualan Kotor bulan September 2024 adalah sebesar 5.149.862.000.

10. Penjualan Kotor bulan Oktober 2024 adalah sebesar 5.136.852.000.

11. Penjualan Kotor bulan Nopember 2024 adalah sebesar 5.184.652.000.

12. Penjualan Kotor bulan Desember 2024 adalah sebesar 4.127.652.000.

Penghitungan Pajak Penghasilan terutang :

1. Karena Peredaran Bruto CV. Sapta Aji dalam Tahun Pajak 2023 sebesar Rp. 4.654.000.000 (empat milyar enam ratus lima puluh empat juta rupiah) atau tidak melebihi Rp.4.800.000.000, maka Perhitungan PPh Badan untuk tahun pajak 2024 adalah berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan.

2. Sehingga atas Peredaran Bruto CV. Sapta Aji dalam Tahun Pajak 2024 sebesar Rp 53.813.260.000 dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan dihitung dengan cara Peredaran Usaha Bruto setiap bulan dikenai tarif sebesar 0,5 % (setengah persen).

Hal ini terjadi karena Peredaran Bruto pada Tahun Pajak sebelumnya (Tahun 2023) tidak melebihi Rp.4.800.000.000 atau hanya sebesar 4.654.000.000 (empat milyar enam ratus lima puluh empat juta rupiah) dan baru terdaftar di Tahun Pajak 2023 sehingga untuk Tahun Pajak 2024 belum ada 3 (tiga) tahun sejak terdaftar.

Sehingga Pajak Penghasilan yang harus disetor CV. Sapta Aji untuk Tahun Pajak 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peredaran Usaha Bruto Januari sampai dengan Desember 2024

Bulan	Peredaran Bruto
Januari	4.130.000.000
Pebruari	4.122.650.000
Maret	4.155.320.000
April	4.181.200.000
Mei	4.144.860.000
Juni	4.176.230.000
Juli	4.138.200.000
Agustus	5.165.782.000
September	5.149.862.000
Oktober	5.136.852.000
Nopember	5.184.652.000
Desember	4.127.652.000
Jumlah	53.813.260.000

2. Perhitungan PPh Final Januari sampai dengan Desember 2024

Bulan	Perhitungan PPh Final
Januari	4.130.000.000 x 0,5 % = 20.650.000
Pebruari	4.122.650.000 x 0,5 % = 20.613.250
Maret	4.155.320.000 x 0,5 % = 20.776.600
April	4.181.200.000 x 0,5 % = 20.906.000
Mei	4.144.860.000 x 0,5 % = 20.724.300
Juni	4.176.230.000 x 0,5 % = 20.881.150
Juli	4.138.200.000 x 0,5 % = 20.691.000
Agustus	5.165.782.000 x 0,5 % = 25.828.910
September	5.149.862.000 x 0,5 % = 25.749.310
Oktober	5.136.852.000 x 0,5 % = 25.684.260
Nopember	5.184.652.000 x 0,5 % = 25.923.260
Desember	4.127.652.000 x 0,5 % = 20.638.260

3. PPh Final Januari sampai dengan Desember 2024

Bulan	Perhitungan PPh Final
Januari	20.650.000
Pebruari	20.613.250
Maret	20.776.600
April	20.906.000
Mei	20.724.300
Juni	20.881.150
Juli	20.691.000
Agustus	25.828.910
September	25.749.310
Oktober	25.684.260
Nopember	25.923.260
Desember	20.638.260
Jumlah	269.066.300

Kewajiban PPh Pasal 4 ayat 2 (berdasarkan PP 55 Tahun 2022) Masa Januari sampai dengan Desember 2024 CV. Sapta Aji disetorkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan Kode Jenis Setoran Pajak 411128-420.

b. Cara dan Contoh Perhitungan Pajak PPh Badan Dengan Peredaran Bruto lebih dari Rp.50.000.000.000 Untuk Tahun Pajak 2024 apabila Peredaran Bruto Pada Tahun Pajak 2023 jumlahnya lebih dari Rp. 4.800.000.000 :

PT. Tani Kusuma Motor adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang penjualan alat pertanian.

Peredaran Bruto PT. Tani Kusuma Motor dalam Tahun Pajak 2023 sebesar Rp 47.197.654.000

Peredaran Bruto PT. Tani Kusuma Motor dalam Tahun Pajak 2024 sebesar Rp 54.987.264.000 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp.4.583.623.000

Penghitungan Pajak Penghasilan Badan terutang :

1. Perhitungan PPh Badan Tahun 2024 karena Peredaran Bruto PT. Tani Kusuma Motor dalam Tahun Pajak 2023 sebesar Rp 47.197.654.000 atau melebihi Rp.4.800.000.000, maka Perhitungan PPh Badan adalah berdasarkan :

a. Berdasarkan Pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan;

b. Berdasarkan Pasal 17 Perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2. Perhitungan PPh Badan Tahun 2024

Karena Peredaran Bruto PT. Tani Kusuma Motor dalam Tahun Pajak 2022 sebesar Rp 47.197.654.000 atau melebihi Rp.4.800.000.000, maka Perhitungan PPh Badan untuk Tahun Pajak 2024 dihitung dengan cara :

Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan Tarif PPh Badan adalah sebesar 22 % (dua puluh dua persen).

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak :

Penghasilan Kena Pajak yang tidak mendapat fasilitas : 4.583.623.000

Pajak Penghasilan yang terutang :

Pajak Penghasilan yang mendapat fasilitas : 22 % x 4.583.623.000 = 1.008.397.060

Total PPh Badan Terutang : 1.008.397.060

Catatan :

- Untuk perhitungan Pajak Penghasilan Badan Penghasilan Kena Pajak dibulatkan dalam ribuan kebawah.

- Perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2024 sama dengan perhitungan Pajak PPh Badan untuk Tahun Pajak 2023 dan Tahun Pajak 2022.

Contoh Perhitungan PPh Badan untuk Peredaran Bruto diatas Rp.4.800.000.000 sampai dengan Rp.50.000.000.000

Artikel Tentang PPh Badan

Referensi :

- Peraturan Pajak Tentang SPT Tahunan

Perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2019

a. Cara dan Contoh Perhitungan Pajak PPh Badan Dengan Peredaran Bruto Lebih Dari Rp.50.000.000.000,00 Untuk Tahun Pajak 2019 apabila Peredaran Bruto PadaTahun Pajak 2018 jumlahnya sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 sebagai berikut :

CV.Abadi Mulya adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang Penjualan Alat Tulis Kantor.

Peredaran Bruto CV. Abadi Mulya dalam Tahun Pajak 2018 sebesar Rp 3.245.265.000,00 .

Peredaran Bruto CV. Abadi Mulya dalam Tahun Pajak 2019 sebesar Rp 53.586.650.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

Penjualan Kotor bulan Januari 2019 adalah sebesar 4.632.000.000.
Penjualan Kotor bulan Pebruari 2019 adalah sebesar 4.526.000.000.
Penjualan Kotor bulan Maret 2019 adalah sebesar 4.123.000.000.
Penjualan Kotor bulan April 2019 adalah sebesar 4.358.000.000.
Penjualan Kotor bulan Mei 2019 adalah sebesar 4.261.000.000.
Penjualan Kotor bulan Juni2019 adalah sebesar 4.498.000.000.
Penjualan Kotor bulan Juli 2019 adalah sebesar 4.84.600.0000.
Penjualan Kotor bulan Agustus 2019 adalah sebesar 4.714.000.000.
Penjualan Kotor bulan September 2019 adalah sebesar 4.923.000.000.
Penjualan Kotor bulan Oktober 2019 adalah sebesar 4.132.650.000.
Penjualan Kotor bulan Nopember 2018 adalah sebesar 4.246.500.000.
Penjualan Kotor bulan Desember 2019 adalah sebesar 4.326.500.000.

Penghitungan Pajak Penghasilan terutang :

Karena Peredaran Bruto CV. Abadi Mulya dalam Tahun Pajak 2018 sebesar Rp 3.245.265.000,00 atau tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00, maka Perhitungan PPh Badan untuk tahun pajak 2019 adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tanggal 08 Juni 2018 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Meskipun Peredaran Bruto CV. Abadi Mulya dalam Tahun Pajak 2018 sebesar Rp 53.586.650.000,00 atau melebihi Rp.4.800.000.000,00, akan tetapi Perhitungan PPh Badan untuk tahun pajak 2019 dihitung dengan cara Peredaran Usaha Bruto setiap bulan dikenai tarif sebesar 0,5 % (setengah persen) untuk bulan Januari sd Desember 2019. Hal ini terjadi karena Peredaran Bruto pada Tahun Pajak sebelumnya (Tahun 2018) tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00 atau hanya sebesar Rp 3.245.265.000,00 .

Sehingga Pajak Penghasilan yang harus disetor CV. Abadi Mulya untuk Tahun Pajak 2019 sebagai berikut :

Bulan	Peredaran Bruto	Tarif Pajak	PPh Pasal 4 ayat 2
Januari	4.632.000.000	0,5%	23.160.000
Pebruari	4.526.000.000	0,5%	22.630.000
Maret	4.123.000.000	0,5%	20.615.000
April	4.358.000.000	0,5%	21.790.000
Mei	4.261.000.000	0,5%	21.305.000
Juni	4.498.000.000	0,5%	22.490.000
Juli	4.846.000.000	0,5%	24.230.000
Agustus	4.714.000.000	0,5%	23.570.000
September	4.923.000.000	0,5%	24.615.000
Oktober	4.132.650.000	0,5%	20.663.250
Nopember	4.246.500.000	0,5%	21.232.500
Desember	4.326.500.000	0,5%	21.632.500
Jumlah	53.586.650.000		267.933.250

PPh Pasal 4 ayat 2 (berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018) disetorkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan Kode Jenis Setoran Pajak 411128-420.

b. Cara dan Contoh Perhitungan Pajak PPh Badan Dengan Peredaran Bruto Lebih Dari Rp.50.000.000.000,00 Untuk Tahun Pajak 2019 apabila Peredaran Bruto Pada Tahun Pajak 2018 jumlahnya lebih dari Rp. 4.800.000.000,00 :

PT Surya Agung Sejati adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang Penjualan Mobil.
Peredaran Bruto PT Surya Agung Sejati dalam Tahun Pajak 2018 sebesar Rp 5.365.252.000,00
Peredaran Bruto PT Surya Agung Sejati dalam Tahun Pajak 2019 sebesar Rp 51.236.759.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp.4.956.813.000,00

Penghitungan Pajak Penghasilan terutang :

Karena Peredaran Bruto PT Surya Agung Sejati dalam Tahun Pajak 2018 sebesar Rp 5.365.252.000,00 atau melebihi Rp.4.800.000.000,00, maka Perhitungan PPh Badan untuk tahun pajak 2019 adalah berdasarkan Pasal 17 dan 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
Karena Peredaran Bruto PT Surya Agung Sejati dalam Tahun Pajak 2019 sebesar Rp 51.236.759.000,00 atau melebihi Rp.50.000.000.000,00, maka Perhitungan PPh Badan untuk tahun pajak 2019 dihitung dengan cara Penghasilan Kena Pajak dikenai tarif Pajak penghasilan sebesar 25 % yang dihitung dari Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 4.956.813.000,00 .

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak :
Penghasilan Kena Pajak yang tidak mendapat fasilitas : Rp. 4.956.813.000,00

Pajak Penghasilan yang terutang :
Pajak Penghasilan yang tidak mendapat fasilitas :
25% x 4.956.813.000= 1.239.203.250.

Jadi atas Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 4.956.813.000,00 dikenakan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp. 1.239.203.250,00

Catatan :
Untuk perhitungan Pajak Penghasilan Badan Penghasilan Kena Pajak dibulatkan dalam ribuan kebawah.

Artikel Yang Perlu Diketahui :

Artikel Tentang PPh Badan

Artikel Tentang Pajak

Referensi :

1. Pasal 17 dan 31 E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tanggal 08 Juni 2018 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

3. PP Nomor 46 Tahun 2013 Tanggal 12 Juni 2013 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

4. SE-66/PJ/2010 Tanggal 24 Mei 2010 Tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Pasal 31E Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan